Berikut ini adalah daftar negara tanpa angkatan bersenjata. Istilah “negara” disini artinya negara berdaulat dan bukan dependensi (contoh Guam, Kepulauan Mariana Utara, Bermuda), yang pertahannnya adalah tanggung jawab negara lain atau sebuah alternatif tentara. Istilah “angkatan bersenjata” merujuk kepada pertahanan yang disponsori pemerintahan manapun yang dipakai untuk mendorong kebijakan-kebijakan domestik dan luar negeri dari pemerintahan mereka masing-masing. Beberapa negara yang didaftarkan, seperti Islandia dan Monaco, tak memiliki tentara, namun masih memiliki pasukan militer non-polisi.
Sekitar dua puluh dua negara yang didaftarkan disini biasanya memiliki sebuah perjanjian jangka panjang dengan bekas negara yang menduduki; contohnya adalah perjanjian antara Monaco dan Prancis, yang berdiri selama sekitar 300 tahun. Negara-negara Asosiasi Kerja Sama Bebas Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia (NFM), dan Palau tidak memegang hak dalam materi-materi pertahanan mereka masing-masing, dan sedikit memiliki hak dalam hubungan internasional. Contohnya, saat NFM menegosiasikan perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat, negara tersebut berada pada posisi terbangun karena negara tersebut menumbuhkan ketergantungan yang kuat terhadap bantuan Amerika. Andorra memiliki sebuah angkatan kecil, dan dapat meminta bantuan pertahanan jika dibutuhkan, sementara Islandia memiliki sebuah perjanjian unik dengan Amerika Serikat yang berlangsung sampai 2006, yang mensyaratkannya untuk menyediakan pertahanan kepada Islandia saat dibutuhkan.
Negara-negara lainnya bertanggung jawab untuk pertahanan mereka sendiri, dan beroperasi tanpa angkatan bersenjata manapun, atau dengan angkatan bersenjata terbatas. Beberapa negara, seperti Kosta Rika, Haiti, dan Grenada, sedang dalam proses demiliterisasi. Negara-negara lainnya dibentuk tanpa angkatan bersenjata, sepertiSamoa sepanjang 60 tahun yang lalu; alasan utama adalah bahwa mereka, atau masih, berada di bawah perlindungan dari negara lainnya di titik kemerdekaan mereka. Seluruh negara pada daftar ini dianggap dalam sebuah situasi “non-militerisasi.”
Haiti meniadakan angkatan bersenjatanya pada 1994, setelah invasi AS menggulingkan junta militer yang memerintah negara tersebut sejak 1992. Pada 2017, setelah akhirMINUSTAH, pemerintah Haiti mengumumkan restorasi Angkatan Bersenjata Haiti.
Negara tanpa angkatan bersenjata
| Negara | Penjelasan |
| Andorra | Andorra tak memiliki angkatan tetap namun menandatangani traktat dengan Spanyol dan Prancis untuk perlindungannya. Angkatansukarelawan kecilnya murni bersifat seremonial. Paramiliter GIPA (dilatih dalam perlawanan terorisme dan kepengurusan sandera) adalah bagian dari kepolisian nasional. Bantuan pertahanan disediakan oleh Prancis dan Spanyol di bawah kesepakatan tak resmi antar tiga negara tersebut. |
| Dominika | Dominika telah tak memiliki sebuah angkatan tetap sejak 1981. Pertahanannya adalah tanggung jawab Sistem Keamanan Regional. |
| Grenada | Telah tak memiliki sebuah angkatan tetap sejak 1983, setelah invasi pimpinan Amerika. Angkatan Kepolisian Kerajaan Grenadamengerahkan unit layanan istimewa paramiliter untuk keperluan keamanan dalam negeri. Pertahanan adalah tanggung jawab dari Sistem Keamanan Regional. |
| Kiribati | Di bawah Konstitusi, satu-satu angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang meliputin sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelas Pacific, Teanoai. Bantuan pertahanan disediakan oleh Australia dan Selandia Baru di bawha perjanjian tak resmi antara tiga negara tersebut. |
| Liechtenstein | Meniadakan angkatannya pada 1868 karena terlalu mahal. Angkatan hanya diijinkan pada masa-masa perang, namun keadaan tersebut tak pernah terjadi. Namun, Liechtenstein mengerahkan sebuah angkatan kepolisian dan tim SWAT, yang dilengkapi dengan persenjataan kecil untuk memegang tugas-tugas keamanan dalam negeri. Bantuan pertahanan disediakan oleh Austria dan Swiss di bawah perjanjian tak resmi antara tiga negara tersebut. |
| Kepulauan Marshall | Sejak pendirian negara tersebut, satu-satunya angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang meliputi sebuah Unit Surveilansi Maritimuntuk keamanan dalam negeri. Unit Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelasPacific, Lomor. Di bawah Asosiasi Kerja Sama Bebas, pertahanan adalah tanggung jawab dari Amerika Serikat. |
| Negara Federasi Mikronesia | Sejak pendirian negara tersebut, tak ada militer yang dibentuk. Satu-satunya angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang mengerahkan sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelas Pacific, Independence. Pertahanan adalah tanggung jawab Amerika Serikat di bawah Asosiasi Kerja Sama Bebas. |
| Nauru | Australia bertanggung jawab untuk pertahanan Nauru di bawah perjanjian tak resmi antar dua negara tersebut. Namun, terdapat sebuahangkatan kepolisian bersenjata yang relatif besar, dan sebuah angkatan kepolisian auksilier untuk keamanan dalam negeri. |
| Palau | Sejak pendirian negara tersebut, satu-satunya angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang meliputi Unit Surveilansi Maritimberanggotakan 30 orang untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satuperahu patroli kelas Pacific, President H.I. Remeliik. Pertahanan adalah tanggung jawab Amerika Serikat di bawah Asosiasi Kerja Sama Bebas. |
| Saint Lucia | Kepolisian Kerajaan Saint Lucia mengerahkan dua angkatan paramiliter kecil yang terdiri dari 116 orang, Unit Layanan Khusus dan Ganda Pesisir, kedua unit tersebut bertanggung jawab untuk keamanan dalam negeri. Pertahanan adalah tanggung jawab Sistem Keamanan Regional. |
| Saint Vincent dan Grenadine | Angkatan Kepolisian Kerajaan Saint Vincent and the Grenadines mengerahkan dua angkatan paramiliter kecil yang terdiri dari 94 orang, yang disebut Unit Layanan Khusus, dan Ganda Pesisir, kedua unit tersebut bertanggung jawab untuk keperluan keamanan dalam negeri. Seluruh Komandan Ganda Pesisir dengan pengecualian Letnan Komandan David Robin memiliki para perwira dari Royal Navy. Pertahanan adalah tanggung jawab dari Sistem Keamanan Regional. |
| Samoa | Sejak pendirian negara tersebut, tak ada militer yang dibentuk. Satu-satunya angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang mengerahkan sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelas Pacific, Nafanua. Sesuai dengan Traktat Persahabatan tahun 1962, Selandia Baru bertanggung jawab untuk pertahanannya. |
| Kepulauan Solomon | Mengerahkan sebuah angkatan militer sampai sebuah konflik etnis besar, dimana Australia, Selandia Baru dan negara-negara Pasifik lainnya berintervensi untuk merestorasi hukum dan tatanan. Sejak itu, tak ada militer yang dikerahkan. Namun, terdapat sebuah angkatan kepolisian yang relatif besar, dan sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan dua perahu patroli kelas Pacific, Auki dan Lata. Pertahanan dan bantuan keamanan adalah tanggung jawab RAMSI. |
| Tuvalu | Sejak pendirian negara tersebut, tak ada militer yang dibentuk. Satu-satunya angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang mengerahkan sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelas Pacific, Te Mataili. |
| Vatikan | Mengerahkan sebuah Korps Gendarmerie untuk keamanan dalam negeri. Garda Swiss Kepausan adalah sebuah unit bersenjata yang ditugaskan melindungi Sri Paus, meskipun pasukan tersebut secara resmi berada di bawha otoritas Tahta Suci, bukan Negara Kota Vatikan. Tak ada perjanjian pertahanan dengan Italia, karena ini akan melanggar netralitas Vatikan, namun secara tak resmi Angkatan Bersenjata Italia melindungi Kota Vatikan. Garda Palatine dan Garda Bangsawan ditiadakan pada 1970. |
Negara dengan tanpa angkatan tetap namun militer terbatas
| Negara | Penjelasan |
| Kosta Rika | Konstitusinya telah melarang militer tetap sejak 1949. Negara tersebut memiliki angkatan keamanan publik, yang perannya meliputi penegakan hukum dan keamanan dalam negeri. Untuk alasan ini, Kosta Rika merupakan markas besar dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika dan juga Universitas untuk Perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. |
| Islandia | Tak memiliki angkatan tetap sejak 1869, namun merupakan anggota aktif NATO. Terdapat sebuah perjanjian pertahanan denganAmerika Serikat, yang menempatkan Angkatan Pertahanan Islandia dan sebuah markas militer di negara tersebut dari 1951 sampai 2006. Namun, AS mengumumkan masih akan menyediakan pertahanan kepada Islandia, namun tanpa pasukan yang bermarkas permanen di negara tersebut; Stasiun Udara Angkatan Laut Keflavik ditutup pada akhir 2006 setelah 55 tahun. Bahkan meskipun Islandia tak memiliki angkatan tetap, negara tersebut masih menempatkan pasukan ganda perdamaian luar biasa militer, sistem pertahanan udara, ganda pesisir termiliterisasi, layanan kepolisian dan pasukan polisi taktikal. Terdapat juga perjanjian terkait militer dan operasi keamanan lainnya dengan Norwegia, Denmark, dan negara-negara NATO lainnya. |
| Mauritania | Mauritania tak memiliki angkatan tetap sejak 1968. Seluruh militer, kepolisian dan fungsi keamanan dipegang oleh 10,000 personil yang aktif bertugas di bawah komando Komisioner Kepolisian. Angkatan Kepolisian Nasional beranggotakan 8,000 orang bertanggung jawab untuk penegakan hukum domestik. Terdapat juga Angkatan Bergerak Khusus beranggotakan 1,500 orang, dan Garda Pesisir Nasionalberanggotakan 500 orang, yang keduanya dianggap merupakan unit paramiliter. Kedua unit tersebut dilengkapi dengan persenjataan kecil. |
| Monako | Mengumumkan investasi militer umumnya pada abad ke-17 karena kemajuan dalam teknologi artileri telah membuatnya tak dipertahankan, namun masih mengidentifikasikan diri memiliki angkatan militer terbatas. Meskipun pertahanannya adalah tanggung jawab Prancis, dua unit-unit militer kecil dikerahkan; satu utamanya melindungi Pangeran dan yudisier, sementara yang lainnya bertanggung jawab untuk pertahanan sipil dan baku tembak. Kedua unit tersebut terlatih dan dilengkapi dengan persenjataan kecil. Selain militer, sebuah pasukan kepolisian nasional bersenajta dikerahkan untuk keperluan keamanan dalam negeri. |
| Panama | Meniadakan angkatannya pada 1990, yang dikonfirmasi oleh sebuah suara parlementer tak teranimo untuk perubahan konstitusional pada 1994. Angkatan Publik Panama meliputi Kepolisian Nasional, Layanan Perbatasan Nasional, Layanan Aeronaval Nasional, dan Layanan Perlindungan Institusional, yang memiliki beberapa kapabilitas perang. |
| Vanuatu | Angkatan Kepolisian Vanuatu mengerahkan sebuah angkatan paramiliter, yang disebut Angkatan Bergerak Vanuatu untuk keperluan keamanan dalam negeri. Angkatan Bergerak Vanuatu terdiri dari hampir 300 pria dan wanita, yang dilengkapi dengan persenjataan kecil. |
Hits: 5
